√ Hakikat Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi, Lengkap!

Menjadi warga negara suatu negara, maka secara otomatis menempel pula hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara pun mempunyai hak dan kewajiban atas warganya.

Hak negara terhadap warga negara antara lain sebagai berikut.

• Hak negara untuk ditaati aturan dan pemerintahannya.
• Hak negara untuk dibela.
• Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.

Adapun kewajiban negara antara lain sebagai berikut.

• Menjamin sistem aturan yang adil.
• Menjamin hak asasi negara.
• Memberi kebebasan beribadah.
• Mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat.
• Memajukan kebudayaan nasional.

Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara. Hak dan kewajiban warga negara tersebut diatur dalam undang-undang. Hak dan kewajiban warga negara mencakup banyak sekali bidang kehidupan. Seperti bahasan kita sebelumnya, negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu hak kita yang berafiliasi dengan demokrasi yakni hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Salah satu ciri negara demokrasi yakni adanya pemilihan umum. Nah, melalui pemilu inilah rakyat mendapat haknya, yaitu turut berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana caranya? Caranya yakni dengan bijaksana menentukan pemimpin negara atau wakil yang akan mewakili dan meyuarakan bunyi rakyat.

Pemilu merupakan ciri khas dari negara demokrasi. Melalui pemilu, terjadi pergantian kekuasaan serta rekrutmen politik. Setiap warga negara telah memenuhi syarat berhak untuk ikut serta dalam pemilu, menentukan dan dipilih. Dalam memakai hak nya mereka bebas tanpa paksaan dan tekanan dari pihak mana pun. Bahkan kita juga berhak untuk mengikuti setiap alur pemilu ibarat kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.

Dalam UU No. 8 Tahun 2012 wacana Pemilihan Umum pasal 1 dijelaskan bahwa pemilu yakni sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan pasal 3, pemilu diselenggarakan untuk menentukan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Pemilu dilaksanakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3 Fungsi Utama Pemilu

Pada dasarnya pemilu mempunyai tiga fungsi utama yaitu sebagai berikut.

[1]. Pemilu sebagai sarana menentukan pejabat publik (pembentukan pemerintahan). Wakil-wakil rakyat yang terpilih dari hasil pemilu akan menjalankan kedaulatan yang didelegasikan kepadanya. Selain menentukan para wakil rakyat, pemilu juga sarana untuk menentukan kepala negara atau pejabat politik lainnya, baik secara pribadi maupun melalui wakil-wakil yang duduk di forum legislatif.

[2]. Pemilu sebagai sarana pertanggungjawaban pejabat publik. Pada ketika pelaksanaan pemilu, rakyat bisa menentukan orang yang gres atau yang pernah dipilihnya dimasa lalu. Hal itu sangat ditentukan oleh kinerja para pejabat politik. Jika pejabat politik tersebut pada masa pemerintahannya tidak bisa menjalankan amanat rakyat atau bahkan ada penyalahgunaan wewenang contohnya dengan melaksanakan tindakan korupsi, kolusi, maupun nepotisme, maka rakyat tentu tidak akan memilihnya kembali. Rakyat akan cenderung menentukan orang gres dengan cita-cita akan bisa membawa perubahan pada negaranya. Namun sebaliknya, bila pejabat usang dianggap cukup memenuhi cita-cita rakyat serta tidak terlibat kasus-kasus hukum, maka rakyat akan cenderung memilihnya kembali.

[3]. Pemilu sebagai sarana pendidikan rakyat. Melalui pemilihan umum, rakyat sekaligus berguru segala hal wacana politik. Karena melalui rangkayan proses pemilihan umum, mulai dari registrasi penerima pemilu, pertemuan kader, pawai, pemberitaan di media, masa pencoblosan, hingga proses pelantikan, semua itu menciptakan rakyat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang akan memengaruhi perilaku dan tingkah laris mereka dalam kehidupan sehari-hari. Melalui fungsi pendidikan politik ini pemilu berperan sebagai sarana pengembangan budaya politik Indonesia.

Baca juga: 8 Kriteria Pemilu yang Demokratis berdasarkan Austin Ranney

Demikian artikel mengenai hakikat warga negara dalam sistem demokrasi ini, biar artikel ini bisa bermanfaat bagi semua orang.

Bagikan Artikel ini