√ Kehidupan Ekonomi Indonesia Pada Awal Kemerdekaan

Halo teman-teman kali ini saya akan menjelaskan perihal Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan secara lengkap dan tepat, semoga ini sanggup membantu teman-teman sebagai materi untuk pembelajaran. Yuk Langsung saja simak dibawah ini.

Pada awal berdirinya, Republik Indonesia mewarisi keadaan ekonomi yang sangat kacau dari perintah kedudukan Jepang. Inflasi yang berat menimpa negara kita. Sumber inflasi yaitu beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali.

Ditambah diedarkannya uang cadangan sebesar 2,3 milyar. Tidak mengherankan apabila kita mengalami kekacauan ekonomi yang luar biasa. Pemerintah tidak sanggup menyatakan tidak berlakunya uang Jepang, alasannya yaitu belum mempunyai penggantinya. 

Kas kosong, pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat kurang sebaliknya pengeluaran terus bertambah. Untuk sementara waktu menetapkan berlakunya 3 mata uang sekaligus, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia), uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang pemerintah pendudukan Jepang. ketiganya merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.

Situasi ekonomi diperparah dengan blokade Belanda semenjak kedatangan kembali ke Indonesia bersama sekutu. Alasan pihak Belanda melaksanakan blokade yaitu sebagai berikut :

1. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia
2. Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha abnormal lainnya.
3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.

Tujuan dari blokade ini yaitu menjatuhkan Republik Indonesia yang gres berdiri dengan senjata ekonomi. Akan tetapi apapun tindakan Belanda, pemerintah RI tidak mengalah dan tidak tinggal diam.

Dengan persetujuan BP KNIP, menteri keuangan Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan "pinjaman nasional". Pinjaman itu direncanakan akan mencapai Rp. 1.000.000.000,00 yang dibagi dalam dua tahap. 

Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Ternyata kebijaksanaan pemerintah menerima pinjaman dan sambutan yang baik dari rakyat. Buktinya, pada tahun pertama pemerintah telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Keberhasilan ini menawarkan betapa besar dogma dan pinjaman rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 6 Maret 1946, tiba-tiba sekutu (Belanda) mengumumkan berlakunya uang NICA. Pemberlakuan uang NIKA dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya sudah merosot.

Perdana Menteri Sutan Syahrir memprotes tindakan itu dan menuduh pihak serikat (Belanda) melanggar persetujuan bahwa kedua belah pihak tidak akan mengeluarkan mata uang gres sebelum situasi politik mantap, alasannya yaitu pengeluaran itu mempunyai arti politik.

Pemerintah menolak penggunaan uang tersebut dan menyatakan bukan alat pembayaran yang sah. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang dikenal dengan nama "Oeang Republik Indonesia" (ORI).

Sejak dikala itu dikukuhkan penukaran mata uang Jepang dengan ORI. Setiap Rp. 1.000,00 mata uang Jepang ditukar dengan Rp. 1,00 mata uang ORI.

Selanjutnya pada bulan Februari 1946, pemerintah berusaha merancang penyelesaian dilema ekonomi dengan menyelenggarakan Konferensi Ekonomi. Dalam Konferensi pertama ini, pemerintah berusaha menanggulangi dilema ekonomi secara konseptual.

Konferensi Ekonomi kedua dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 1946. Masalah utama yang dibahas, menyerupai meningkatkan produksi dan distribusi materi makanan, dilema sandang status, dan manajemen milik perkebunan asing.

Beberapa kebijaksanaan yang berhasil diputuskan, yakni mendirikan Badan Persediaan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) yang menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

Selain itu, atas inisiatip Menteri Kemakmuran dr. A.K Gani pada tanggal 19 Januari 1947 dibuat planning Board (Badang Perancang Ekonomi).

Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi yaitu sebagai beriku.

1. Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik Belanda, menjadi milik pemerintah Republik Indonesia.
2. Bangunan umum vital milik abnormal akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi.
3. Perusahaan modal abnormal akan dikembalikan kepada yang berhak setelah diadakan perjanjian RI-Belanda.

Usaha yang ditempuh Badan Perancang Ekonomi belum membawa hasil yang diharapkan. Oleh alasannya yaitu itu, Menteri Usaha Bahan Makanan, I.J. Kasimo merencanakan acara ekonomi untuk memecahkan dilema ekonomi secara konseptual, praktis, dan realistis.

I.J. Kasimo merencanakan acara ekonomi selama lima tahun yang dikenal dengan sebutan Kasimo Plan. Isinya antara lain berikut ini.

1. Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul.
2. Pencegahan penyembelihan binatang pertanian.
3. Penanaman kembali tanah-tanah kosong.
4. Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun.

Di samping itu, pemerintah juga berusaha mendorong para pengusaha swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE), merupakan wadah para pengusaha swasta yang telah berdiri semenjak zaman Jepang digiatkan lagi.

Selain PTE, juga ada beberapa perjuangan adonan menyerupai Gabungan Perusahaan Perindustrian, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida), dan lain-lain. Kesemuanya aktif berpartisipasi dalam perjuangan menegakkan ekonomi pada masa perang kemerdekaan.

Nah itulah pembahasan mengenai Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan yang sanggup saya bahas. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat untuk teman-teman dan sanggup membantu teman-teman untuk berguru perihal teori perubahan sosial.

Bagikan Artikel ini