√ Perkembangan Ekonomi Indonesia Dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan

Setelah legalisasi kedaulatan Indonesia menanggung beban ekonomi yang berat yakni pada Masa Demokrasi Liberal tahun 1950 hingga 1959 dan Masa Demokrasi Terpimpin tahun1959 hingga 1956, menyerupai apa kondisinya pada ketika itu? Berikut ulasannya.

1. Kehidupan Ekonomi Tahun 1950-1959 (Masa Demokrasi Liberal)

Setelah legalisasi kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang sangat berat tanggapan dari hasil KMB (Konferensi Meja Bundar), antara lain berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri. Untuk mengatasi duduk perkara ekonomi, maka dilakukan kebijakan sebagai berikut.

a. Gunting Syafruddin

Guna mengatasi defisit anggaran dan mengurangi peredaran uang, pada tanggal 20 Maret 1950 Menteri Keuangan Syafruddin mengambil tindakan memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai Rp2,50 ke atas. Kebijaksanaan ini dikenal dengan istilah "Gunting Syafruddin".

b. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia

Pada masa Kabinet Sukiman memegang pemerintahan, kabinet ini berusaha untuk mengatasi krisis moneter (keuangan). Salah satu upaya yang ditempuh ialah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.

c. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan gagasan dari Dr. Sumitro Joyohadikusumo. Ia beropini bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya ialah membangun ekonomi baru. Hal yang perlu dilakukan yaitu mengubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.

Program Benteng ini pada hakikatnya yaitu suatu budi untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Akan tetapi perjuangan ini gagal, hal ini disebabkan para pengusaha Indonesia lambat dalam usahanya, bahkan ada yang menyalahgunakan dukungan pemerintah. Selain itu, pengusaha pribumi tidak sanggup bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam sistem ekonomi liberal.

d. Sistem Ekonomi Ali-Baba

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo  I, dikenalkan sistem ekonomi gres dengan sebutan Sistem Ali-Baba. Sistem ini diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo. Tujuannya untuk memajukan pengusaha pribumi.

Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi dan Baba sebagai pengusaha nonpribumi. Untuk memajukan ekonomi, pengusaha pribumi harus bekerja sama dengan pengusaha nonpribumi. Dalam hal ini pemerintah menawarkan dukungan kredit kepada pengusaha pribumi.

Sistem Ali-Baba ini ternyata juga gagal memperbaiki ekonomi, lantaran pengusaha pribumi kurang berpengalaman dan hanya dijadikan alat oleh pengusaha nonpribumi untuk mendapat kredit dari pemerintah.

2. Kehidupan Ekonomi Tahun 1959-1956 (Masa Demokrasi Terpimpin)

Sampai ketika dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia sangat suram tanggapan pecahnya pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk merencanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, pada tanggal 15 Agustus 1959 dibuat Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipimpin oleh Mr. Muh. Yamin.

Pada tahun 1963 Depernas diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappernas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappernas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dari jangka pendek baik nasional maupun daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.

Untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, pemerintah pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan gres ekonomi yang disebut "Deklarasi Ekonomi" (Dekon). Tujuannya untuk membuat ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperalisme mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

Nah itu menyerupai itulah Perkembangan Ekonomi Indonesia dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan pada ketika itu, agar pembahasan ini sanggup menambah wawasan dan membantu teman-teman untuk memudahkan pembelajaran.

Bagikan Artikel ini