√ Sistem Pemerintahan Amerika Serikat Dan Inggris

Negara yang berhasil dengan sistem pemerintahan Presidensial yaitu Amerika Serikat. Sedangkan negara yang berhasil dengan sistem pemerintahan parlementer yaitu Inggris. Fakta mengatakan bahwa penerapan teori sistem pemerintahan presidensial dan parlementer di setiap negara mempunyai perbedaan.

Hal ini disebabkan oleh letak geografis dan sosial budaya masing-masing negara yang menerapkan kedua sistem pemerintahan tersebut. Sejarah juga mengatakan bahwa penerapan kedua sistem pemerintahan tersebut di setiap negara menghasilkan stabilitas di banyak sekali bidang yang berbeda.

Mari kita pelajari sistem pemerintahan di beberapa negara berikut dengan penuh semangat.

1. Sistem Pemerintahan di Amerika Serikat

Amerika Serikat memakai sistem pemerintahan presidensial, maka sebagai pemegang kekuasaan tertinggi terbagi menjadi:

a. Kekuasaan eksekutif

Sebagai kepala administrator (chief executive) dipegang oleh presiden. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh para menteri yang pengangkatannya merupakan kewenangan presiden sendiri tanpa campur tangan dari kongres maupun senat. 

Masa jabatan presiden yaitu 4 tahun dan sanggup dipilih kembali untuk masa satu periode berikutnya (maksimal 8 tahun).

b. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif di Amerika Serikat dipegang oleh kongres yang terdiri atas:

1. Senat (perwakilan dari negara bagian) yang juga disebut sebagai majelis tinggi. Anggota senat berjumlah 100 orang, lantaran masing-masing negara potongan perwakilan 2 orang. Masa jabatannya yaitu 6 tahun dan dipilih melalui pemilu.
2. House of representative (perwakilan rakyat atau DPR) yang juga sanggup disebut majelis rendah. Anggota house representative berjumlah 435 orang dengan masa jabatan 2 tahun dan dipilih melalui pemilu.

c. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan ini untuk menegakkan undang-undang di Amerika Serikat dan dipegang oleh supreme court (Mahkamah Agung). Namun undang-undang Amerika Serikat dibentuk bantu-membantu oleh kongres dan pemerintah.

2. Sistem Pemerintahan di Inggris

Inggris memakai sistem pemerintahan parlementer. Kekuasaan administrator dipegang oleh raja dan perdana menteri. Raja berkedudukan sebagai kepala negara. Kekuasaan raja tidak sanggup diganggu gugat dan bersifat simbolis.

Sedangkan perdana menteri berkedudukan sebagai kepala pemerintah. Kabinet yang beranggotakan para menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen, baik secara perorangan maupun bersama-sama.

Di Inggris hanya ada dua partai politik, yaitu partai koservatif dan partai buruh. Perdana menteri biasanya dari partai yang memenangkan pemilu, sehingga perdana menteri dan kabinet akan selalu sanggup menguasai DPR melalui partai politiknya.

Kewenangan yang dimiliki perdana menteri Inggris sangat istimewa, antara lain bahwa sewaktu-waktu sanggup mengadakan pemilu gres untuk menentukan DPR gres yang mempunyai masa jabatan 5 tahun.

Selain itu, PM Inggris mempunyai kewenangan untuk membubarkan parlemen. Hal ini biasanya terjadi apabila PM merasa bahwa partai politiknya sedang senangi oleh rakyat, sehingga sangat sempurna untuk menyelenggarakan pemilu, dengan keinginan partai politiknya memenangkan bunyi lebih banyak didominasi di parlemen.

Apabila partai politik perdana menteri menguasai lebih banyak didominasi di DPR maka kabinet sanggup berharap untuk memperoleh mandat dari jabatan gres dari parlemen.

Parlemen di Inggris terdiri dari 2 badan, yaitu:

1. House of Lords yang merupakan perwakilan dari kaum bangsawan. House of Lords beranggotakan sekitar 1.200 orang, terdiri atas para uskup agung gereja Inggris (archbishop) serta hereditary peers (berasal dari keluarga bangsawan) dan life peers (diangakat menurut prestasi atau jasa terhadap negara). Semuanya ditunjuk oleh raja atau ratu.
2. House of Commons yang terdiri dari perwakilan rakyat biasa. House of Commons mempunyai 659 anggota, yang dipilih dengan sistem distrik dengan porsi yang sama (equal-size districts) oleh pemilik yang berusia setidaknya 18 tahun. Masa kiprah maksimum DPR yaitu lima tahun. Pemilihan ditetapkan oleh perdana menteri atas dasar kebutuhan politik.

Faktor lain yang mendukung terciptanya kekerabatan yang harmonis antara kabinet dan DPR di Inggris yaitu berlakunya konvensi bahwa menteri harus diambil dari para anggota legislatif. Alasannya yaitu bahwa jabatan menteri hanya boleh dipegang oleh seorang yang dipercayai oleh rakyat yang dibuktikan melalui suatu pemilihan umum.

Anggota DPR yang dipilih menjadi menteri, tidak melepaskan kedudukannya sebagai anggota parlemen, sehingga terjadi rangkap jabatan. Faktor-faktor tersebut memperkuat kedudukan kabinet terhadap parlemen. Akhirnya tercipta santunan yang besar lengan berkuasa dari DPR terhadap kabinet, sehingga akibatnya yaitu pemerintahan berlangsung langgeng dan stabil.

Namun apabila terjadi konflik antara kabinet dan DPR maka yang menetapkan yaitu rakyat melalui pemilu yang sanggup diadakan sewaktu-waktu.

Bagikan Artikel ini