√ Landasan Politik Luar Negeri Indonesia, Lengkap!!!

Kali ini saya akan membahas perihal PKN perihal Landasan Politik Luar Negeri Indonesia, sebelum teman-teman membaca artikel ini alangkah baiknya baca dulu Arti Politik Luar Negeri Bebas Aktif supaya ini sanggup dipahami dengan baik.

Landasan politik luar negeri Indonesia yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

1. Pancasila sebagai Landasan idiil

Pancasila yang mencakup kelima silanya menjadi dasar bagi terlaksananya politik luar negeri Indonesia.

(1). Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Sila ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan membuat insan sederajat tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan warna kulit. Bangsa Indonesia mengakui persamaan derajat di antara sesama manusia. Semua insan yaitu sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak pula yang lebih rendah dari bangsa kita.

(2). Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini menjelaskan bahwa insan harus diperlakukan secara adil dan martabat. Dengan demikian bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan.

(3). Sela Persatuan Indonesia

Sila ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan serta keluarga di atas kepentingan golongan ataupun sendiri.

(4). Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sila ini menjelaskan bahwa segala problem harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(5). Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini mengatakan bahwa bangsa Indonesia ingin supaya hasil-hasil pembangunan sanggup dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia secara adil.

2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan keempat.

(1). Alinea I yang berbunyi "Bahwa bekerjsama kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh lantaran itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan lantaran tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

(2). Alinea IV yang berbunyi "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melakukan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

(3). Batang badan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 yang berbunyi: "Presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain".

(4). Batang badan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13 yang berbunyi: "Presiden mengangkat duta dan konsul". Sementara dalam ayat 2 berbunyi: "Presiden mendapatkan duta dari negara lain".

Demikian klarifikasi lengkap mengenai Landasan Politik Luar Negeri Indonesia, semoga artikel ini sanggup bermanfaat bagi semua orang.

Bagikan Artikel ini